Diduga investor sawit berkedok jagung, caplok tanah adat Suku ...
Login/Daftar�����������������������������������������������…
Login/Daftar 
- Home
- Tanah Papua
- Anim Ha
- Domberai
- Bomberai
- Lapago
- Meepago
- Mamta
- Saireri
- Berita Papua
- Polhukam
- Pendidikan dan Kesehatan
- Otonomi
- Nasional & Internasional
- Lembar Olahraga
- Jayapura Membang un
- Infrastruktur
- Ekonomi, Bisni & Keuangan
- Seni Budaya
- Nabire Membangun
- Pasifik
- Nusa
- Ibukota
- Jawa
- Sumatera
- Bali & Nusa Tenggara
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku
- Artikel
- Indepth
- O pini
- Pengalaman
- Pernik Papua
- Perempuan & Anak
- Selepa
- More
- Pilihan Editor
- Surat & Sumbangan Pembaca
- Rilis Pers & Advertorial
- PR Newswire
- Berita Foto
- Resources
- Blog
- Arsip
- West Papua Daily
- Laporan Warga < li>Saya Komen!!!
Show/Hide - Home
- Bomberai
- Diduga investor sawit berkedok jagung, caplok tanah adat Suku Mpur-Kebar
- Selasa, 27 Februari 2018 â€" 16:20
- 329x views
Enam marga asli suku Mpur penghuni lembah Kebar Kabupaten Tambrauw Papua Barat mencari bantuan hukum ke Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari untuk mengadukan dugaan pencapl okan tanah adat mereka oleh perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan bernama PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP). Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy â€" Jubi/Hans Arnold Admin Jubi [email protected] Editor : Dewi Wulandari LipSus Harga beras mulai naik di beberapa lokasi Features | Selasa, 27 Februari 2018 | 14:20 WP Lifting center jembatan Holtekamp dapat rekor MURI Features | Sabtu, 24 Februari 2018 | 11:20 WP Mengajar ala Gerakan Papua Mengajar Features | Sabtu, 24 Februari 2018 | 11:03 WP Masyarakat adat Mambra ingin kembali ke Mamta Features | Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Manokwari, Jubi - Enam marga asli suku Mpur penghuni lembah Kebar Kabupaten Tambrauw Papua Barat mencari bantuan hukum ke Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari untuk mengadukan dugaan pencaplokan tanah adat mereka oleh perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan bernama PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP).
Kepala Kampung Anjai Distrik Kebar, Mathias Anari, mengatakan perusahaan perkebunan sawit tersebut saat ini mengantongi izin perkebunan jagung di wilayah adat mereka. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut terus memperluas areal kerjanya tanpa koordinasi dan menebang tumbuhan jangka panjang milik warganya di areal tersebut. Bahkan, perluasan areal kerja dan ditebangnya tumbuhan jangka panjang itupun tanpa mempertimbangkan ganti-rugi kepada masyarakat adat setempat.
"Itu perusahaan kepala saw it. Tapi izin yang mereka pegang saat ini adalah perkebunan jagung. Tapi mereka terus perluas areal kerja dan menebang tumbuhan jangka panjang di areal itu tanpa ada ganti rugi kepada kami," ujar Anari, kepada Jubi, di Manokwari, Selasa (27/2/2018).
Mathias Anari didampingi Kepala Distrik Kebar, David Anari, mengatakan enam marga asli suku Mpur-Kebar diantaranya Marga Amawi, Wasabiti,Wanimeri, Kebar, Anari, dan Arumi. Mereka juga membeberkan sejumlah hal yang menurut penilaian masyarakat adat pemilik tanah di lembah Kebar dilanggar oleh PT BAPP.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, melalui siaran persnya kepada Jubi Manokwari, mengatakan secara resmi hari Senin (26/2/2018) lalu, kantornya telah menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat adat suku asli di dataran lembah Kebar Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat.
"LP3BH menduga keras pemberian izin lokasi bagi PT BAPP tersebut cenderung telah melanggar hak-hak mas yarakat adat Mpur-Kebar yang telah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013," ujarnya.
Karena, lanjut Warinussy, ternyata PT BAPP telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kepala sawit di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat seluas kurang lebih 19,3 hektar. Ini bertentangan dengan amanat Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kehutana Republik Indonesia.
"Utamanya setelah diubahnya Undang Undang tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 tersebut," ujarnya.
Dia mengaku setelah mendapat laporan itu, LP3BH segera melakukan langkah hukum dan menginvestigasi masalah tersebut untuk menyusun strategi pembelaan dan advokasi hak-hak masyarakat adat Mpur-Kebar dengan merangkul Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberai dan Majelis Rakyat Papua Provins i Papua Barat (MRP PB).
"Berkenaan dengan itu, LP3BH mendesak Bupati Tambrauw dan Gubernur Papua Barat untuk mencabut izin operasional PT BAPP tersebut demi melindungi hak-hak dan kepentingan hukum masyarakat adat Mpur di dataran Kebar sesuai amanat Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008," ujarnya menegaskan. (CR-2*)
loading... |
SebelumnyaDisdukcapil Mimika kehabisan blanko KTP elektronik, Bupati tidak peduli | SelanjutnyaIni alasan Pemkab Kaimana tolak investor perkebunan sawit |
Komen Saya
- Warga Bicara Soal Tiket Pesawat yang Mahal di Papua 26 November 2015 | 11:58 pm
- Jejak Pasukan Sekutu di Bougainville 23 November 2015 | 11:44 pm
- 10 Fakta Hiu Karpet Berbintik 23 November 2015 | 11:34 pm
- Apa Kata Mereka Tentang Kawasan Cagar Alam Cycloop? 19 Novembe r 2015 | 11:26 pm
Laporan Warga
Simak Juga Novel Lembayung Senja DilaunchingMinggu, 11 Februari 2018 | 12:14
Diproduksi : West Papua Updates (WPU) SONAMAPA Gelar Literasi Baca Buku Sejarah Papua
Rabu, 20 Desember 2017 | 22:23
Diproduksi : West Papua [email protected] Aksi Tolak Pekuburan Umum
Minggu, 11 Februari 2018 | 12:07
Diproduksi : West Papua [email protected]7 Kematian Alex Sambom
Minggu, 11 Februari 2018 | 12:09
Diproduksi : West Papua Updates Lagu dan Puisi Untuk Kehidupan
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:21
Diproduksi : West Papua Updates Tuntutan Tutup Freeport
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:37
Diproduksi : West Papua Updates ‹ › Populer Ada “perubahan berbahaya†di Timur Tengah Dunia |â€" Jumat, 23 Februari 2018 WP | 5710x views Mereka sedang membunuh Koroway dengan air perak dan logam mulia Pilihan Editor |â€" Selasa, 20 Februari 2018 WP | 3603x views Lima Kabupaten di Papua endemis tinggi malaria Penkes |â€" Rabu, 21 Februari 2018 WP | 3563x views Masyarakat adat Mambra ingin kembali ke Mamta Seni & Budaya |â€" Kamis, 22 Februari 2018 WP | 2826x views Mozambik berjuang lindungi 300 ribu hektar hutan bakau Dunia |â€" Selasa, 20 Februari 2018 WP | 2373x views Terkini
-
Persipura setuju LIB bayar utang sebelum Liga 1 bergulir
Lembar Olahraga â€" Rabu, 28 Februari 2018 | 00:05 WP -
Kerjasama dengan lim a RSUD, OAP bisa gunakan Kartu Papua Sehat
Penkes â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 23:29 WP -
Geografis Boven Digoel sulit, BPBD Papua kesulitan tangani pasca gempa
Anim Ha â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 23:05 WP -
Gempa 7,5 SR di Papua Nugini tewaskan 14 warga
Pasifik â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 22:40 WP -
Aset Pemkab Yahukimo jadi rental, Bupati minta cek dan data ulang
Lapago â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 22:02 WP -
Sekda: Kehadiran ASN masih minim di Yahukimo
Lapago â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 21:36 WP -
Kadepa: Mungkinkah Papua tanpa militer?
Polhukam â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 21:15 WP -
Legislator desak KPU Papua lantik komisioner KPU Tolikara
Polhukam â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 21:03 WP -
MRP PB dan DAP: Kursi Legislatif Papua Barat 80 persen harus OAP
Domberai â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 20:20 WP -
Ini alasan Pemkab Kaimana tolak investor perkebunan sawit
Bomberai â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 19:50 WP
STOP PRESS -
Apakah rakyat Papua Nugini akan lenyap akibat makan pinang?
Selasa, 17 Oktober 2017 | 07:31 WP -
7 Tempat Liburan Paling Ngehits di Indonesia. Mana Favoritmu?
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:40 WP -
Studi: kehidupan terancam, level oksigen jatuh 2% dalam 50 tahun
Minggu, 19 Februari 2017 | 14:11 WP -
Inilah 8 temuan jurnalis Indonesia tentang Kebebasan Pers di Papua
Minggu, 05 Februari 2017 | 10:43 WP -
Raja Ampat dapat saingan baru?
Senin, 26 Desember 2016 | 05:40 WP Index »
Tidak ada komentar