Peluncuran matapapua.org untuk lindungi hak hidup masyarakat asli - Warta 24 Papua Barat
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Peluncuran matapapua.org untuk lindungi hak hidup masyarakat asli

Peluncuran matapapua.org untuk lindungi hak hidup masyarakat asli

Login/Daftar�����������������������������������������������…

Peluncuran matapapua.org untuk lindungi hak hidup masyarakat asli

Facebook Twitter Google+ RSS RSS Login/Daftar
  • Home
  • Tanah Papua
    • Anim Ha
    • Domberai
    • Bomberai
    • Lapago
    • Meepago
    • Mamta
    • Saireri
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan dan Kesehatan
    • Otonomi
    • Nasional & Internasional
    • Lembar Olahraga
    • Jayapura Membangun< /li>
    • Infrastruktur
    • Ekonomi, Bisni & Keuangan
    • Seni Budaya
    • Nabire Membangun
  • Pasifik
  • Nusa
    • Ibukota
    • Jawa
    • Sumatera
    • Bali & Nusa Tenggara
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Maluku
  • Artikel
    • Indepth
    • Opin i
    • Pengalaman
    • Pernik Papua
    • Perempuan & Anak
    • Selepa
  • More
    • Pilihan Editor
    • Surat & Sumbangan Pembaca
    • Rilis Pers & Advertorial
    • PR Newswire
    • Berita Foto
  • Resources
    • Blog
    • Arsip
    • West Papua Daily
    • Laporan Warga
    • Saya Komen!!!
  • 2013-2016
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Peluncuran matapapua.org untuk lindungi hak hidup masyarakat asli
  • Rabu, 07 Februari 2018 â€" 08:24
  • 435x views
Peluncuran matapapua.org untuk lindungi hak hidup masyarakat asli Mata Papua, lanjut Franky, sekaligus melayani kebutuhan informasi masyarakat asli Papua sendiri yang selama ini tidak tahu dan atau memiliki informasi sangat terbatas terkait perizinan dan konsesi-konsesi yang berdampak langsung pada tanah dan ruang hidup mereka. Suasana peluncuran WebGIZ matapapua.org di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Senin (5/2/2018) â€" Jubi/Febri Zely Ariane zely.ariane@tabloidjubi.com Editor : Admin Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi â€" Guna perluasan dan kemudahan akses data dan informasi terkait hak-hak masyarakat adat yang hidup di sekitar dan bergantung pada hutan, Yayasan Pusaka, Papua Forest Watch dan AEER (Aksi, Ekologi dan Emansipasi Rakyat) meluncurkan WebGIS matapapua.org, Senin (05/02/2018), di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta.

Dihadiri tak kurang dari 50 ora ng, terutama dari kalangan media dan jejaring organisasi masyarakat sipil, inisiatif matapapua.org ini muncul di tengah sulitnya data dan informasi terkait izin-izin konsesi berbagai industri ekstraktif mulai dari perkebunan, tambang hingga eksplorasi migas serta meningkatnya konflik lahan dengan masyarakat asli Papua.

“Mata Papua hadir karena sulitnya mendapatan data terkait perluasan izin yang luar biasa dan tak terkontrol di Provinsi Papua dan Papua Barat, selain itu WebGIZ berfungsi sebagai platform untuk meluaskan informasi yang sebetulnya begitu banyak dan berguna namun tidak diketahui publik menyangkut masyarakat asli Papua,” terang YL Franky, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka, saat memaparkan tujuan dan fungsi WebGIZ tersebut dihadapan para peserta.

Mata Papua, lanjut Franky, sekaligus melayani kebutuhan informasi masyarakat asli Papua sendiri yang selama ini tidak tahu dan atau memiliki informasi sangat terbatas terkait perizinan dan konsesi-konsesi yang berdampak langsung pada tanah dan ruang hidup mereka.

WebGIZ yang sekilas tampak seperti website biasa itu berisi sajian peta lingkungan dan keadilan sosial di Tanah Papua. Pada bagian “Memantau Papua melalui peta” yang terletak di bagian tengah beranda web, pembaca dapat mengakses lima jenis peta: peta sosial, peta kawasan hutan, peta konsesi, peta demografi, dan peta administratif.

Selain Yayasan Pusaka, turut berbicara pada acara tersebut tiga aktivis Papua mewakili pegiat lingkungan dan masyarakat adat Papua dan Papua Barat.

Charles Tawaru mewakili Papua Forest Watch; Gunawan Inggeruhi wakil masyarakat Suku Besar Yerisiam Gua yang mendiami kawasan seputar Kabupaten Nabire, Papua; Steve Marani mewakili masyarakat adat di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Turut pula berbicara Pius Ginting, mantan pengurus pusat WALHI yang kini aktif menjadi pegiat AEER, yang memaparkan hasil kajian lembaganya menyangangkut ancaman limbah PT. Fr eeport Indonesia terhadap masa depan kehidupan masyarakat asli Papua yang bergantung hidup pada sungai.

Peta sosial

Charles Tawaru dari Papua Forest Watch menjelaskan bahwa saat ini diperkirakan 50% - 65% areal di kedua propinsi Papua sudah dipenuhi kepungan investasi, terutama industri ekstraktif.

“Dan di tengah kekayaan alam yang berlimpah ini ironisnya, kedua propinsi tersebut masih menduduki peringkat teratas jumlah penduduk miskin Indonesia,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, medium penyedia informasi peta perijinan konsesi dan wilayah masyarakat adat seperti WebGiz matapapua.org tersebut akan membantu masyarakat adat Papua melindungi hak-hak mereka.

Aktivis Greenpeace Papua itu juga menyebutkan peta-peta partisipatif semacam yang disajikan oleh WebGIZ siap diperhadapkan dengan peta Badan Informasi Geospasial yang merupakan penyelenggara pemetaan “Satu Peta”.

Tawaru juga menegaskan bahwa s esungguhnya tidak ada tanah kosong di Papua. “Walaupun dari luar nampak seperti hamparan hutan luas semata tanah-tanah itu sesungguhnya sudah dimiliki oleh marga dan suku-suku di wilayah tersebut sebagai areal tempat tinggal, hutan sagu, ladang perburuan dan sebagainya. Bahkan masing-masing marga dan suku tidak bisa berpindah sesuka mereka,” ujarnya.

Contoh ketidaktahuan masyarakat adat menyangkut perijinan dan luas wilayah perijinan, dalam hal ini sawit, yang berdampak pada ruang hidup mereka dijelaskan oleh Gunawan Inggeruhi dan Steve Marani.

Gunawan menceritakan dampak kehadiran perusahaan sawit PT. Nabire Baru di kawasan wilayah masyarakat adat Yerisiam Gua. Ketiadaan dan ketidakjelasan informasi perijinan, pendekatan yang dilakukan perusahaan terhadap orang-perorang telah membuat masyarakat asli kehilangan banyak wilayah adatnya.

“Akibatnya, untuk pertama kalinya kami menjadi korban rusaknya alam dan ruang hidup akibat pembalakan hutan demi p erkebunan sawit yang berakibat banjir besar di pemukiman kami pada April 2016,” ungkap Gunawan.

Dia menegaskan masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam soal pembukaan lahan. "Kami baru sadar ketika hutan-hutan kami telah dibabat dan rusak,” ujarnya.

Selain kerusakan ruang hidup, konflik dan pelanggaran HAM kerap terjadi di areal-areal konsesi HPH dan perkebunan. Hal itu diungkap oleh Steve Marani juga mengenang peristiwa Wasior Berdarah, salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan aparat keamanan dan perusahaan HPH, yang menyisakan trauma hebat bagi masyarakat Kabupaten Teluk Wondama hingga saat ini.

“Belum jelas nasib penyelesaian kasus itu, kini perusahaan Menara Wasior sedang merambah hutan-hutan yang tersisa di Teluk Wondama. Padahal kami juga telah mengalami beberapa kali peristiwa banjir besar akibat menurunnya tutupan hutan yang menyebabkan longsor besar di beberapa perkampungan di Teluk Wondama,” ungkapnya.

Dampak penghancuran hutan dan ekosistem air juga dijelaskan oleh Pius Ginting terkait limbah tambang (tailing) PT. Freeport yang menyebabkan kerusakan sungai dan lingkungan yang cukup parah di area sekitar tambang. Cemaran limbah tambang ini juga menyebabkan terancamnya sumber penghidupan masyarakat asli Papua yang hidup di sepanjang aliran sungai tersebut.

Peran WebGIZ

Informasi-informasi seperti yang dipaparkan para narasumber akan bisa diakses di kanal-kanal WebGIZ matapapua.org tersebut.

WebGIZ yang berarti Web Geographic Information System akan menjadi portal informasi partisipatif yang terus diperbarui berdasar pada perubahan informasi sistem geografis dan perubahan sosial.

Selain itu, Mata Papua juga disebutkan sebagai sarana advokasi dan perjuangan memajukan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat Papua dan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. (*)

loading...
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Sebelumnya

Demokrat Papua geram SBY kembali difitnah

Selanjutnya

Tokoh Papua bahas kondisi HAM Papua bersama Komisioner HAM PBB

Baca Juga
  • Cuti kuliah demi menjual gorengan

    Mamta â€" Minggu, 28 Januari 2018
  • Inilah 24 pemain yang lolos seleksi tahap pertama

    Lembar Olahraga â€" Sabtu, 03 Februari 2018
  • Pilkada Serentak 2018, Yalimo dan Pegunungan Bintang tak gunakan sistem noken

    Polhukam â€" Senin, 05 Februari 2018
  • Dana studi akhir ditransfer ke rekening mahasiswa bukan ke pengurus hi mpunan

    Penkes â€" Kamis, 01 Februari 2018
  • Persipura mania akan miliki markas baru

    Lembar Olahraga â€" Jumat, 02 Februari 2018

Komen Saya

  • Warga Bicara Soal Tiket Pesawat yang Mahal di Papua 26 November 2015 | 11:58 pm
  • Jejak Pasukan Sekutu di Bougainville 23 November 2015 | 11:44 pm
  • 10 Fakta Hiu Karpet Berbintik 23 November 2015 | 11:34 pm
  • Apa Kata Mereka Tentang Kawasan Cagar Alam Cycloop? 19 November 2015 | 11:26 pm

Laporan Warga

Simak Juga Novel Lembayung Senja Dilaunching
Rabu, 07 Februari 2018 | 14:52
Diproduksi : West Papua Updates (WPU) SONAMAPA Gelar Literasi Baca Buku Sejarah Papua
Rabu, 20 Desember 2017 | 22:23
Diproduksi : West Papua Updates@desember2017 Aksi Tolak Pekuburan Umum
Rabu, 20 Desember 2017 | 22:17
Diproduksi : West Papua Updates@desember2017 Kematian Alex Sambom
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:27
Diproduksi : West Papua Updates Lagu dan Puisi Untuk Kehidupan
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:21
Diproduksi : West Papua Updates Tuntutan Tutup Freeport
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:37
Diproduksi : West Papua Updates ‹ › Terkini
  • Pengurus Komite Insos Kabor tanah tabi segera dilantik

    Papua â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 18:51 WP
  • Tuntut kejelasan Pansus, Foberja memalang pintu DPRD Jayawijaya

    Lapago â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 18:35 WP
  • Banjir "undang" longsor di Distrik Demta

    Jayapura Membangun â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 18:31 WP
  • PDIP Papua: Kami tak bisa jamin soal penarikan kader

    Polhukam â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 18:24 WP
  • Ketua DPRP: Perpecahan internal lembaga berakhir

    Pol hukam â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 18:11 WP
  • DPRP pastikan tak ada upaya menjegal kandidat tertentu

    Polhukam â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 18:04 WP
  • Komisioner HAM PBB singgung penangkapan dan penahanan sewenang-wenang di Papua

    Berita Papua â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 17:59 WP
  • Papua mulai terapkan e-TPP

    Otonomi â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 17:57 WP
  • SK pengalihan guru dan pegawai kehutanan Papua diserahkan

    Otonomi â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 17:37 WP
  • Puluhan Pemda di Papua menerima penghargaan Gubernur

    Otonomi â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 17:27 WP
  • DKP Pemkab Jayapura akan bagikan 10 ribu benih ikan

    Jayapura Membangun â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 17:20 WP
  • Papua minta negara membangun pos perbatasan

    Otonomi â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 17:10 WP
  • Di SD YPK Alatep, satu guru mengajar enam kelas

    Anim Ha â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 16:35 WP
  • Tak ada tenaga medis di Kampung Alatep selama tiga tahun

    Anim Ha â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 16:32 WP
  • SMAN 1 Wamena simulasi ujian berbasis komputer

    Lapago â€" Rabu, 07 Februari 2018 | 16:32 WP
Stop Press
  • Apakah rakyat Papua Nugini akan lenyap akibat makan pinang?
    Selasa, 14 September 2016
  • 7 Tempat Liburan Paling Ngehits di Indonesia. Mana Favoritmu?
    Rabu, 14 September 2016
  • Studi: kehidupan terancam, level oksigen jatuh 2% dalam 50 tahun
    Minggu, 14 September 2016
Index » Teras Lampung Ekuatorial Berita Lingkungan DeGorontalo Kabar Kota Berita Bali Kalteng Pos News Balikpapan Suara Kendari Kabar Selebes Suara Papua Cahaya Papua Aceh Traffic Aceh Baru Ranah Minang Merdeka Radio New Zealand International Solomon Star Vanuatu Daily PINA Islands Business Fiji Times Maori TV Post Courier Dedicated for West Papua | From Sorong to Samarai Property of PT Jujur Bicara Papua Search Engine Submission - AddMeSumber: Google News | Warta 24 Teluk Wondama

Tidak ada komentar