Tender Tanpa LPSE Picu Praktik KKN - Warta 24 Papua Barat
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Tender Tanpa LPSE Picu Praktik KKN

Tender Tanpa LPSE Picu Praktik KKN

BabelBengkuluJabarJatengJatimJogloKalbarKaltengPapuaSumbarSumselSumutRMTVKBP News Tickers RUU Penyiaran Gunakan Sistem Hybrid Multiplexing, 14 FEBRUARI 2018 , 05:46:00PKS In…

Tender Tanpa LPSE Picu Praktik KKN

  • Babel
  • Bengkulu
  • Jabar
  • Jateng
  • Jatim
  • Joglo
  • Kalbar
  • Kalteng
  • Papua
  • Sumbar
  • Sumsel
  • Sumut
  • RMTV
  • KBP
News Tickers
  • RUU Penyiaran Gunakan Sistem Hybrid Multiplexing, 14 FEBRUARI 2018 , 05:46:00
  • PKS Ingatkan Jaga Netralitas Di Pilkada Jateng, 14 FEBRUARI 2018 , 05:11:00
  • Sambut Asian Games, Transjakarta Datangkan 101 Bus, 14 FEBRUARI 2018 , 04:56:00
  • Nasdem Temukan Sejumlah Cacat Dalam Revisi UU MD3, 14 FEBRUARI 2018 , 04:45:00
  • Waspadai Praktik Suap Di Balik Impor Pangan, 14 FEBRUARI 2018 , 04:35:00
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Verified Tender Tanpa LPSE Picu Praktik KKN

RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 11:17:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tender Tanpa LPSE Picu Praktik KKN

Foto/Net

RMOL. Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Teluk Bituni, Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sama sekali tidak dilaksanakan proses lelang sesuai aturan yang ada, baik pekerjaan fisik maupun peker­jaan jasa konsultan perencanaan maupun pengawasan. Hal ini bisa memicu praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berita Terkait Ada Kemungkinan Uang Korupsi Dipakai Untuk Pilkada Subang Awas, Ijon Politik! Jasa Marga & Rekanan Bayarin Tagihan Karaoke Tim BPK Rp 107 Juta
Ini sangat bertolak bela kang dengan regulasi pemerintah di mana setiap pengadaan barang dan jasa harus dilelang sesuai Peraturan Presiden (Perpres) no. 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua dan Papua Barat.
Aturan ini dikeluarkan presi­den yang berkaitan dengan pen­gadaan barang/jasa pemerintah setelah sebelumnya mengeluar­kan perubahan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dalam bentuk Perpres Nomor 70 tahun 2012. Aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di daerah itu.
Terkait hal tersebut, pemer­intah Kabupaten Teluk Bintuni sebenarnya telah menggelar launching LPSE tanggal 30 Mei 2017 dan unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah diresmikan. Kenyataan di lapangan, sampai akhir anggaran tahun 2017 tak ada satu pun pekerjaan yang ditenderkan.
"Hal ini pernah ditanyakan langsung kepada LPSE Teluk Bintuni dan mereka menga­takan tidak ada pekerjaan yang ditenderkan dengan alasan tidak jelas," kata Koordinator Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO ) Kabupaten Teluk Bintuni, William Wartuny, ST di Jakarta, kemarin.
Pembentukan LPSE ini meru­pakan suatu kewajiban dan sudah sesuai dengan Perpres Nomor 84 dan 54, serta keten­tuan-ketentuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Perpres ini diterbitkan dalam rangka percepatan pembangu­nan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukan komitmen kuat dari pemerintah untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Terbitnya peraturan ini, se­bagai tindak lanjut dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papau sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2008. Selanjutnya, terbit Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
"LPSE Teluk Bintuni sebe­narnya sudah memiliki Website resmi. Namun Kenyataannya tak ada satu pun proyek yang ditenderkan," kata William.
Menurut dia, peresmian LPSE ini sebenarnya bisa mening­katkan mutu pelayanan pe lak­sanaan pembangunan dan bisa memperlancar proses lelang di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Itulah langkah maju, sehingga semua sistem pengadaan barang dan jasa bisa berlangsung tertib, teratur, trans­paran dan independen.
William mengatakan, unit ini diharapkan bisa berfungsi mengumumkan paket kegiatan yang ada di lingkungan Pemkab Bintuni dan setiap SKPD wajib menggunakan LPSE. Menurut dia, semua harus mengikuti aturan dan ketentuan yang ada.
"Itulah tuntutan dan kebijakan pemerintah pusat agar setiap layanan dan penyediaan data mesti menggunakan sistem yang terintegrasi agar terhindar dari persoalan delik hukum. Apalagi, lembaga ini adalah unit indepen­den," ujarnya.
Namun kenyataan di lapan­gan, kata William, banyak kon­trak yang telah dikerjakan baik kontrak fisik maupun jasa kon­sultan dengan cara ditunjuk langsung oleh SKPD terkait. Ketika hal ini dikonfirmasi ke pihak inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ka bupaten Teluk Bintuni, diperoleh ket­erangan yang tidak jelas.
"Khusus di bidang jasa kon­sultan, ada beberapa konsultan yang terlibat dalam perenca­naan dan pengawasan tidak memiliki sertifikat badan usaha (SBU) sesuai pekerjaan yang dikerjakan," tegasnya. Padahal, katanya, keberadaan sertifikat badan usaha (SBU) ini wajib bagi perusahaan konsultan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. ***

Berita Lainnya Selengkapnya BPOM Berhasil Amankan Impor Ilegal Ratusan Miliar

BPOM Berhasil Amankan Impor Ilegal Ratusan ..

RABU, 14 FEBRUARI 2018

Danamon Cuma Mau    Lepas Saham Hingga 40 Persen

Danamon Cuma Mau Lepas Saham Hingga 40 Pers..

RABU, 14 FEBRUARI 2018

Kementerian BUMN Ubah Struktur Organisasi Pertamina

Kementerian BUMN Ubah Struktur Organisasi P..

RABU, 14 FEBRUARI 2018

RI Dapat Dukungan Asosiasi Sawit Eropa

RI Dapat Dukungan Asosiasi Sawit Eropa

RABU, 14 FEBRUARI 2018

Terbukti Gagal, Importir Nggak Bisa Diandalkan Tanam Bawang

Terbukti Gagal, Importir Nggak Bisa Diandal..

RABU, 14 FEBRUARI 2018

Duh, Lahan Bawang Putih Makin Sempit

Duh, Lahan Bawang Putih Makin Sempit

RABU, 14 FEBRUARI 2018

VIDEO POPULERRizal Ramli - Jurus Kepret (Part II)

Rizal Ramli - Jurus Kepret (Part II)

, 13 FEBRUARI 2018 , 19:00:00

Rizal Ramli - Ekonomi Mandeg (Part 1)

Rizal Ramli - Ekonomi Mandeg (Part 1)

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

FOTO POPULERPanglima TNI Tinjau Lokasi Longsor

Panglima TNI Tinjau Lokasi Longsor

, 11 FEBRUARI 2018 , 05:10:00

Merpati Putih Raih Rekor MURI

Merpati Putih Raih Rekor MURI

, 11 FEBRUARI 2018 , 02:59:00

Selfie Bareng Disabilitas

Selfie Bareng Disabilitas

, 11 FEBRUARI 2018 , 03:48:00

Jamu Jago Jaya Suprana Show Berita PopulerBerita TerkiniPenyerangan Tokoh Agama Merusak Simpul Kebhinnekaan

Penyerangan Tokoh Agama Merusak Simpul Kebhinnekaan

11 Februari 2018 21:20

Susah Menata Jakarta Tanpa Menggusur, Tapi Anies Baswedan Merasa Yakin Itu Bisa Dilakukan...

Susah Menata Jakarta Tanpa Menggusur, Tapi Anies Baswedan Merasa Yakin Itu Bisa Dilakukan...

13 Februari 2018 11:53

Laode Rela Keluar Dari KPK

Laode Rela Keluar Dari KPK

13 Februari 2018 15:21

Yang Kayak Begini Perlu Dikasih Kartu Merah Nih

Yang Kayak Begini Perlu Dikasih Kartu Merah Nih

13 Februari 2018 11:31

Jokowi Sudah Jadi Capres Sekalipun Tanpa PDIP

Jokowi Sudah Jadi Capres Sekalipun Tanpa PDIP

11 Februari 2018 09:55

Sambut Asian Games, Transjakarta Datangkan 101 Bus

Sambut Asian Games, Transjakarta Datangkan 101 Bus

14 Februari 2018 04:56

Nasdem Temukan Sejumlah Cacat Dalam Revisi UU MD3

Nasdem Temukan Sej umlah Cacat Dalam Revisi UU MD3

14 Februari 2018 04:45

Waspadai Praktik Suap Di Balik Impor Pangan

Waspadai Praktik Suap Di Balik Impor Pangan

14 Februari 2018 04:35

Nomor Dua Untuk Emilia, Tanda Kemenangan Seorang Ibu

Nomor Dua Untuk Emilia, Tanda Kemenangan Seorang Ibu

14 Februari 2018 03:40

Fadel Galang Petisi Tolak Impor Beras Dan Jagung

Fadel Galang Petisi Tolak Impor Beras Dan Jagung

14 Februari 2018 03:30

Trending Tag< tr>
# GANJARPRANOWO
# HPN2018
# JOKOWIDODO
# PILKADA2018
# PILKADANTT2018
# RUUMD3
Book Fayakhun e-Paper RMOL Sabar Gorky Malam Budaya Media Kit RMOL Sumber: Google News | Warta 24 Teluk Bintuni

Tidak ada komentar